Menu
RSS

Dasar Operasional

  • Written by Super User

 

1.1.      Landasan Hukum Dasar Operasional

            Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai  berikut :

1.      Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur;

2.      Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

3.      Undang-undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4.      Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5.      Undang-undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7.      Undang-undang Nomor  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8.      Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

9.      Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi;

10.   Undang-undang Nomor  30 Tahun 2007 tentang Energi;

11.   Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;

12.   Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;

13.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;

14.   Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

15.   Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawban Keuangan Daerah;

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;

17.   Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi;

18.   Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

19.   Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyedian dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

20.   Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;

21.   Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;

22.   Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten;

23.   Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;

24.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaaan Rencana Pembangunan Daerah;

25.   Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

26.   Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  11;

27.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;

28.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;

29.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;

30.   Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;

31.   Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus  2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;

32.   Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;

33.   Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub bagian dan Seksi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.