Menu
RSS

Kode Etik

  • Written by Super User

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DINAS ESDM PROVINSI JAWA TIMUR

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1.Tangkas, cermat dan tepat dalam melaksanakan pelayanan;

2. Menunjukkan sikap empati terhadap persoalan pemohon informasi, berikap santun, dan ramah;

3.        Profesional, tidak mempersulit; dan

4.        Membuka diri terhadap kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari pemohon informasi.

Kewajiban Pelayan Publik:

1.        Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

2.        Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;

3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;

4.Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;

5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;

7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;

8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;

9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

10.  Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;

11.  Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan

12.  Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;

13.  Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

Larangan Pelayan Publik:

1.   Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.  Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;

3.  Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme)kepada kelompok tertentu/perorangan;

4.  Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golonga, ataupihak  lain;

5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;

6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;