Menu
RSS
Daerah Penghasil Migas jadi Prioritas Pembangunan Jargas

Daerah Penghasil Migas jadi Priorit…

KUTAI KARTANEGARA - Guna ...

Dirjen Migas Minta Nelayan Rawat Konverter Kit dari Pemerintah

Dirjen Migas Minta Nelayan Rawat Ko…

Tuban, Pemerintah terus m...

Kurangi Subsidi LPG, Pemerintah Terus Dorong Pembangunan Jargas

Kurangi Subsidi LPG, Pemerintah Ter…

Tuban, Pemerintah terus m...

Giliran 566 Nelayan Tuban Kebagian Konkit Gratis

Giliran 566 Nelayan Tuban Kebagian …

Tuban, Pemerintah membagi...

Prev Next

Hak memperoleh Informasi Publik

  • Written by Super User

OBJEK-OBJEK POKOK DALAM UU KIP

PEMOHON INFORMASI PUBLIK adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

PENGGUNA adalah orang yang menggunakan informasi publik.

INFORMASI adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

INFORMASI PUBLIK adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

BADAN PUBLIK adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.