Menu
RSS

Super User

Super User

Subsidi Energi RAPBN 2018 Disepakati Rp 94,55 Triliun

  • Published in Berita

Jakarta, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati subsidi energi RAPBN 2018 sebesar Rp 94,55 triliun, terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg sebesar Rp 46,86 triliun dan subsidi listrik Rp 52,66 triliun dengan carry over Rp 5 triliun. Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan target APBN-P 2017 sebesar Rp 89,86 triliun.

Kesepakatan diambil dalam rapat Panitia Kerja (Panja) A di ruang rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin (18/9). Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar DPR RI Aziz Syamsudin dan dihadiri oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai Ketua Panja Pemerintah, Suahasil Nazara serta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, anggaran subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun depan disepakati sebesar Rp 46,86 triliun, turun dibanding target RAPBN 2018 sebesar Rp 51,13 triliun, namun naik dibanding APBN-P 2017 yang dipatok Rp 44,49 triliun.

Suahasil menjelaskan, asumsi kurs rupiah ditetapkan Rp 13.400 per dollar AS dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 48 per barel. Volume BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 16,23 juta KL, terdiri dari Minyak Tanah 610.000 KL dan Minyak Solar 15,62 juta KL. Sementara volume LPG tabung 3 kg yang semula diusulkan 6,385 juta metrik ton, disepakati naik sedikit menjadi 6,450 juta metrik ton.

"Dengan pertimbangan untuk memastikan bahwa ketersediaan LPG tabung 3 kg bisa tersedia di masyarakat. Kita mengetahui kebutuhan masyarakat atas LPG tabung 3 kg maka itu ada sedikit peningkatan di dalam volume LPG tabung 3 kg," ujar Suahasil.

Anggaran subsidi jenis BBM Tertentu disepakati Rp 10,29 triliun, terdiri dari subsidi Minyak Tanah termasuk PPN Rp 2,488 triliun dan Minyak Solar termasuk PPN Rp 7,810 triliun. Sementara itu untuk subsidi LPG 3 kg, lantaran terjadi kenaikan volume maka anggarannya naik dari Rp 41,35 triliun menjadi Rp 41,56 triliun.

Terkait pengendalian volume LPG 3 kg, Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial mengatakan, Pmerintah telah mengusulkan beberapa kebijakan, antara lain himbauan dari Pemerintah Daerah agar PNS tidak menggunakan LPG 3 kg, penjualan LPG 3 kg oleh pangkalan langsung ke konsumen pengguna, monitoring ke agen dan pangkalan, diversifikasi produk non PSO oleh Pertamina dengan mengeluarkan LPG tabung 5,5 kg dan perluasan paket daerah distribusinya serta mengurangi pengguna LPG 3 kg melalui peningkatan pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

Penerimaan migas

Sementara itu, proyeksi penerimaan migas tahun 2018 dengan asumsi lifting minyak 800.000 barel per hari, lifting gas 1,2 juta setara minyak per hari, cost recovery US$ 10 miliar dan harga rata-rata minyak mentah US$ 48 per barel dengan kurs Rp 13.400 per dollar AS, maka pph migas mencapai Rp 38,134 trilliun.

Untuk PNBP migas diproyeksikan Rp 86,463 triliun, terdiri dari penerimaan SDA Migas Rp 80,349 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 6,113 triliun. Dengan demikian, total dari penerimaan dari kegiatan usaha hulu migas di RAPBN 2018 Rp 124,597 triliun.

Suahasil berharap dengan perbaikan dan peningkatan harga komoditas migas beberapa waktu terakhir, peningkatan tersebut dapat bertahan hingga tahun 2018. (DK)

Rekonsiliasi Data Juli 2017, Produksi Gas Nasional Catat Kenaikan 212 MMSCFD

  • Published in Berita

Jakarta, Produksi Gas bumi Indonesia mengalami peningkatan pada bulan Juli 2017. Dilansir dari laporan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) menunjukkan produksi rata-rata gas bumi bulan Juli 2017 adalah sebesar 7.781 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

"Sesuai data yang telah kami sinkronkan dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas ada kenaikan sebesar 212 MMSCFD dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7.569 MMSCFD," ungkap Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial ditemui di Jakarta, Sabtu (16/9).

Beberapa faktor, jelas Ego, yang mendorong kenaikan produksi gas bumi nasional, diantaranya pertama, produksi rata-rata Pertamina EP mengalami kenaikan sebesar 30,46 MMSCFD dari sebelumnya 1.024,26 MMSCFD menjadi 1.054,82 MMSCFD. "Ada peningkatan performa produksi dari blok Matindok dan Subang," jelas Ego.

Kedua, ENI Muara Bakau juga mengalai kenaikan produksi rata-rata gas dari 192,39 MMSCFD menjadi 450,90 MMSCFD atau naik sebesar 258,51 MMSCFD.

Ketiga, kenaikan gas sebesar 153,49 MMSCFD yang diproduksi oleh ConocoPhillips Grissik Ltd. karena disebabkan penyerapan optimum oleh konsumen.

Lebih rinci, Ego menambahkan terdapat 10 (sepuluh) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menyumbang 80,38% dari produksi gas nasional di bulan Juli 2017. Kesepuluh KKKS yang dimaksud mulai dari produksi terbesar yaitu Total E&P Indonesie, BP Bureau, Pertamina EP, ConocoPhillips Grissik, ENI Muara Bakau, JOB Pertamina - Medco Tomori Sulawesi, PetroChina International (Jabung), Premier Oil Natuna Sea, Medco E&P Natuna dan Kangean Energy Ind.

Tercatat hingga 14 September 2017 (net), data rata-rata produksi tahunan gas nasional sebesar 7.606 MMSCFD. Angka ini mencapai 96,61% atas target Work Plan and Budget (WP&B) pada Tahun 2017. "Kami optimis akan bisa melampaui target yang ditetapkan dalam WP&B Tahun 2017," tutup Ego. (NA)

Migas Goes To Campus Hadir di Malang

  • Published in Berita

Malang, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan acara Migas Goes To Campus mengusung tema "Kebijakan Minyak dan Gas Bumi dalam Mendukung Ketahanan Energi" di Dome Theatre Kampus III, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (15/9).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi KESDM, Susyanto, Direktur Pembinaan Program Migas KESDM, Budiyantono dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Malang, Nazaruddin Malik.

Dalam kesempatan tersebut Susyanto menyampaikan paparan terkait kebijakan minyak dan gas bumi, update kebijakan migas, baik kebijakan yang akan ditetapkan, sedang dijalankan serta kebijakan dan program migas ke depan.

baebe1fb885d09d181c7abcb34327eac.jpg

Susyanto menyampaikan, Pemerintah memiliki perhatian dan komitmen untuk terus memperkuat kemandirian minyak dan gas bumi dengan optimalisasi seluruh potensi sumber minyak dan gas bumi di Indonesia, khususnya gas bumi yang masih memiliki potensi cadangan yang cukup besar.

Gas bumi sebagai salah satu sumber energi terbesar di dalam negeri, akan terus didorong pemanfaatannya melalui pembangunan infrastruktur gas bumi. Pembangunan infrastruktur akan menjadi faktor kunci yang memungkinkan sumber energi tersebut dapat dioptimalkan bagi kepentingan rakyat. "Kemandirian energi akan menjadi salah satu unsur penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional, dan itu menjadi perhatian Kementerian ESDM," lanjut Susyanto.

Oleh karena itu, perguruan tinggi, dalam hal ini UMM, diharapkan dapat menjadi bagian dari agent of chance, mitra bagi Ditjen Migas dalam menyebarluaskan kebijakan Minyak dan Gas Bumi serta untuk bisa saling bertukar pengetahuan agar bisa saling mendukung dan melengkapi dalam memperluas keilmuan.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, H. Fauzan, berterima kasih atas acara yang digagas oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM. Dengan adanya acara itu di tengah-tengah mahasiwa, mahasiswa menjadi aware atas arah dan kebijakan proses pembangunan infrastruktur minyak dan gas ke depan.

1ca8880970bb9d83a4b1bb752d9c2f40.jpg

"Dengan adanya acara ini, saya berharap agar seluruh mahasiswa yang saat ini hadir bisa memperoleh pandangan soal apa itu pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dan bisa menjadi bagian kedepannya bersama sama membantu pemerintah dalam meberikan masukan dan berperan aktif dalam pengelolaan migas. Minyak dan gas bumi harus dikelola dengan baik bukan hanya untuk saat ini tapi untuk kedepan bagi generasi yang akan datang," katanya.

Migas Goes to Campus merupakan agenda rutin Ditjen Migas KESDM sejak tahun 2015 dan sebelumnya telah diselenggarakan di beberapa kampus di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Ngurah Rai, Universitas Udayana, Politeknik Negeri Batam, Universitas Mataram, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Trisakti, dan Universitas Indonesia.

Acara yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan dan program studi tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan Pemerintah dengan stakeholder migas terkait, dalam hal ini civitas akademisi, peranan civitas akademisi merupakan kunci penting menentukan kebijakan baik dan adil dalam pengelolaan migas baik itu untuk pelaku usaha migas dan terutama untuk pemenuhan energi bagi rakyat Indonesia. (NOK)

Lelang WK Migas 2017: 17 Dokumen Penawaran Diambil Investor

  • Published in Berita

Jakarta, Iklim investasi migas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini antara lain terlihat dari animo investor terhadap penawaran wilayah kerja (WK) migas putaran I tahun 2017. Hingga saat ini, tercatat 17 dokumen penawaran telah diambil investor yang berasal dari 10 KKKS, terdiri dari KKKS besar dan kecil.

"Tahun 2016, (penawaran) WK kita tidak laku, dalam sistem PSC. Sekarang walaupun kita masih nunggu bukti tanggal 18 (September) deadline pada saat penyerahan dokumen, sudah 17 yang mengakses itu (ambil dokumen) dari 10 KKKS dan KKKS-nya bukan yang KKKS yang kecil-kecil juga, kombinasi ada yang kecil dan besar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial di Gedung Migas, Senin (11/9).

Kenyataan ini, lanjut Ego, menunjukkan bahwa para investor menilai bahwa kontrak bagi hasil gross split yang baru saja direvisi bukan sekedar pengalihan kebijakan Pemerintah, melainkan upaya Pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi migas, "Terbukti kemarin IPA memberikan presiasi, ketika kita mengadakan sosialisasi (revisi Permen Gross Split)," tandas Ego.

Dalam menyusun aturan terkait Gross Split, lanjut Ego, Pemerintah sebelumnya melakukan evaluasi dari 12 lapangan migas eksisting. Selain itu, Pemerintah juga menerima masukan dari berbagai pihak seperti IPA dan World Bank.

Sekedar mengingatkan, WK migas yang ditawarkan pada putaran I tahun 2017 berjumlah 15 WK, terdiri dari 10 WK migas konvensional dan 5 WK non konvensional. WK migas konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung/direct offer:

  1. Andaman I, Lepas Pantai Aceh.
  2. Andaman II, Lepas Pantai Aceh.
  3. South Tuna, Lepas Pantai Natuna
  4. Merak Lampung, Lepas Pantai dan Daratan Banten-Lampung
  5. Pekawai, Lepas Pantai Kalimantan Timur.
  6. West Yamdena, Lepas Pantai dan Daratan Maluku
  7. Kasuri III, Daratan Papua Barat

Sedangkan WK migas konvensional yang ditawarkan melalui lelang regular adalah:

  1. Tongkol, Lepas Pantai Natuna
  2. East Tanimbar, Lepas Pantai Maluku
  3. Mamberamo, Daratan dan Lepas Pantai Papua
  • Akses Bid Document : sampai dengan 11 September 2017
  • Pemasukan Dokumen Partisipasi : sampai dengan 18 September 2017

WK migas non konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung:

  1. MNK Jambi I, Onshore Jambi (Shale Hydrocarbon).
  2. MNK Jambi II, Onshore Jambi & Sumatera Selatan (Shale Hydrocarbon).
  3. GMB West Air Komering, Onshore Sumatera Selatan (CBM)

Sementara WK migas non konvensional yang ditawarkan melalui lelang reguler:

  1. GMB Raja, Onshore Sumatera Selatan (CBM).
  2. GMB Bungamas, Onshore Sumatera Selatan (CBM).
  • Akses Bid Document : sampai dengan 7 September 2017
  • Pemasukan Dokumen Partisipasi : sampai dengan 14 September 2017

 

 

Revisi Gross Split

Sebagaimana diketahui, pekan lalu Pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mensosialisasikan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Regulasi ini berlaku untuk kontrak-kontrak baru sejak diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2017.

Revisi Permen Gross Split memuat 8 poin penting, diantaranya komponen progresif kumulatif produksi migas, komponen progresif harga minyak, komponen progresif harga gas bumi, komponen variabel status lapangan, komponen variabel tahapan produksi, komponen variabel kandungan hidrogen-sufrida (H2S), komponen variabel ketersediaan infrastruktur dan diskresi pemerintah.

Poin perubahan pertama, tertuang pada pasal 6 (ayat 4 dan 4a) bahwa bagi hasil komponen progresif yaitu dari produksi migas. Jika produksi migas secara kumulatif di bawah 30 Million Barrels of Oil Equivalent (MMBOE), kontraktor akan mendapat bagi hasil (split) 10%. Pada Permen sebelumnya, apabila produksi migas kurang dari 1 MMBOE, kontraktor mendapat tambahan split 5%.

Poin perubahan kedua, yaitu pemberian insentif untuk pengembangan lapangan kedua dan pemberian insentif lebih tinggi apabila lapangan tidak mencapai keekonomian tertentu.

Melalui Permen baru ini, Pemerintah menstimulus para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas melalui pemberian insentif tambahan split sebesar 3% jika KKKS melakukan pengembangan lapangan migas yang kedua dalam blok migas yang sama (Plan of Development/POD II).

Pada Permen sebelumnya, tambahan split sebesar 5% hanya untuk pengembangan lapangan pertama (POD I), sedangkan POD II tidak diberikan. Dengan demikian, KKKS akan termotivasi untuk melakukan pencarian cadangan migas tambahan dalam blok migas yang telah berproduksi dari lapangan migas pertama.

Perubahan poin ketiga adalah penyesuaian split yang diakibatkan komponen progresif harga minyak dan gas bumi yang tercantum pada pasal 9. Pada harga minyak, penyesuaian split kontraktor didasarkan pada formula (85-ICP) x 0,25%, dengan contoh perhitungan apabila harga minyak dibawah US$ 40 penyesuaian split kontraktor menjadi 11,25%, di Permen sebelumnya hanya 7,5%.

Selanjutnya poin keempat, adanya tambahan komponen progresif harga gas yang belum diatur pada permen sebelumnya. Formula yang ditetapkan untuk harga gas di bawah US$ 7/mmbtu (million british thermal unit), maka penyesuaian split ke kontraktor adalah (7-harga gas)x2,5%, sedangkan untuk harga gas di atas US$ 10/mmbtu maka penyesuaian split ke kontraktor adalah (10-harga gas)x2,5%.

Sebagai contoh, untuk harga gas US$ 5/mmbtu, maka kontraktor akan mendapatkan split 5%, sedangkan apabila US$ 6/mmbtu maka split ke kontraktor hanya sebesar 2,5%. Penyesuaian split tersebut dilaksanakan setiap bulan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.

Poin perubahan kelima adalah komponen variabel fase produksi. Pada Permen ini, besaran split pada tahapan produksi sekunder sebesar 6%, sebelumnya hanya 3%. Kemudian, pada tahap tersier, besaran split mencapai 10% dari sebelumnya hanya 5%. Pada tahap ini produksi minyak menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR).

Poin keenam, perubahan terletak pada komponen variabel kandungan hidrogen-sufrida (H2S). Apabila suatu lapangan migas terdapat kandungan H2s yang tinggi, maka akan diberikan tambahan split. Misal, untuk lapangan migas yang memiliki kandungan H2S dibawah 100 part per million (ppm), maka kontraktor tidak mendapatkan split, sedangkan apabila kandungan H2Snya melebihi 4000 ppm kontraktor mendapatkan split sebesar 5%.

Poin ketujuh, perubahan tambahan split untuk wilayah kerja yang sama sekali belum tersedia infrastruktur penunjang Minyak dan Gas Bumi (new frontier), dibagi menjadi lokasi new frontier offshore mendapatkan split 2% sedangkan untuk new frontier offshore sebesar 4%. Sebelumnya tidak ada pembedaan onshore dan offshore.

Dan poin perubahan terakhir atau yang kedelapan adalah mengenai diskresi Menteri ESDM yang dapat memberikan tambahan atau pengurangan split yang didasarkan pada aspek komersialitas lapangan. Pada aturan sebelumnya, Menteri ESDM hanya dapat memberikan tambahan split maksimal 5%.

Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tidak mengubah komponen dasar bagi hasil (base split). Besaran bagi hasil awal untuk minyak bumi yang menjadi bagian negara sebesar 57%, sisanya 43% untuk kontraktor. Sedangkan bagian negara dari gas bumi sebesar 52% dan sisanya sebesar 48% menjadi hak kontraktor. (TW/DK)

 

Subscribe to this RSS feed