Menu
RSS

Super User

Super User

Pemerintah Beri Waktu SPBU Sediakan Dispenser Gas

  • Published in Berita

Jakarta, Untuk mendorong program Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk menyediakan dispenser gas. Pemerintah memberikan waktu bagi badan usaha untuk menyiapkan infrastruktur sekitar 12 bulan hingga 24 bulan.

"Satu SPBU itu wajib pasang satu nozzle, tinggal wilayahnya masing-masing. Kesiapannya itu ada 12 bulan, 15 bulan, ada yang 18 bulan ada yang 24 bulan dan sebagainya," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan usai Rapat Kerja Anggota DEN dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (20/9).

Lebih lanjut Jonan menegaskan, bagi SPBU yang tidak memasang nozzle gas, maka Pemerintah meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk mencabut izin pengoperasian SPBU tersebut. "Sanksi (untuk para agen SPBU), kita minta Pertamina untuk mencabut keagenannya," tegas Menteri ESDM.

Kewajiban SPBU menyediakan dispenser gas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas Untuk Tranportasi Jalan. Pasal 21 menyebutkan, SPBU yang berada di daerah tertentu wajib menyediakan sarana pengisian CNG minimal satu dispenser. Adapun lokasi daerahnya ditetapkan oleh Menteri ESDM.

Dalam aturan itu, Menteri ESDM akan menetapkan peta jalan (roadmap) yang memuat beberapa hal yakni wilayah penyediaan dan pendistribusian, sasaran pengguna, volume pendistribusian, data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai dengan peta jalan. Sedangkan penetapan peta jalan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study).

Terkait hal tersebut, Pemerintah telah menyusun roadmap 150 SPBU yang akan menyediakan dispenser gas secara bertahap. SPBU ini terletak di Jawa dengan perincian di DKI Jakarta berjumlah 42 unit, sebanyak 20 unit berada di Provinsi Banten, 34 unit di Jawa Barat, 31 unit di Jawa Tengah dan 23 unit di Jawa Timur.

Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap) dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh menteri atau usulan Badan Usaha. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dapat melakukan kegiatan penyaluran melalui penyalur dengan wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui perjanjian kerja sama.

BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan diberikan alokasi gas bumi sesuai dengan kebutuhan. Pasokan berasal dari alokasi gas bumi dari kontraktor yang ditetapkan Menteri ESDM. (DK)

Giliran 566 Nelayan Tuban Kebagian Konkit Gratis

  • Published in Berita

Tuban, Pemerintah membagikan 566 paket perdana konverter kit (konkit) kepada nelayan Desa Suko, Widang, Jenu dan Bancar, Kabupaten Tuban. Ini merupakan kali kedua nelayan di kota tersebut memperoleh bantuan paket konkit secara gratis. Sebelumnya pada tahun 2016, sebanyak 330 paket konkit telah dibagikan ke nelayan di Tuban.

Pembagian konkit untuk nelayan di Tuban ini, secara simbolis dilakukan di Mangrove Center, Tuban, Rabu (20/9) oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial serta Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha. Hadir pula dalam acara ini, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dan Region Manager Domestic Gas MOR V, Y. Hardjono dan wakil dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban.

c30301c0ab662dfc2940a9f0396e3795.JPGPembagian konkit untukĀ nelayan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan energi nasional melalui diversifikasi energi yaitu menyediakan alternatif energi yang dapat digunakan masyarakat. LPG dipilih sebagai energi alternatif yang dapat digunakan oleh nelayan karena sudah familiar di masyarakat serta kinerja mesin penggerak yang menggunakan LPG relatif sama dengan motor berdaya rendah.

Program konversi BBM ke LPG untuk nelayan juga bertujuan memberikan energi yang murah, bersih, aman dan ramah lingkungan. Selain itu juga membantu mengelola ekonomi masyarakat nelayan agar lebih sejahtera.

Nelayan Tuban yang tahun ini mendapat 566 paket perdana konkit merupakan terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2017, dibagikan 16.981 paket konkit dengan anggaran Rp 120,92 miliar untuk 26 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Demak, Pasaman Barat, Banyuwangi, Jembrana, Tuban, Lombok Barat, Lombok Timur, Makasar, Gorontalo, Karangasem, Pasuruan, Cilacap, Sukabumi, Probolinggo, Mamuju, Labuhan Batu, Agam, Pemalang, Pekalongan, Lamongan, Malang, Maros, Jeneponto, Sopeng dan Kota Padang, Makassar dan Surabaya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial mengatakan, kemampuan anggaran negara untuk menyediakan paket konkit untuk nelayan sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah nelayan kecil di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, usulan maupun pelaksanaan pembagian konkit harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. "Proses penentuan lokasi pembagian konkit merupakan kerja sama yaitu Kabupaten, Kementerian ESDM dan DPR RI. Kalau dilihat dari jumlah nelayan yang terbatas, kita bagi (konkit) berdasarkan skala prioritas," ujar Ego.

4a6a39f120b5717438ce35e8fa5a6f8c.JPG

Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan program penyediaan, pendistribusian dan pemasangan Paket Perdana LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil di berbagai daerah seluruh Indonesia sejak 2016. Pada tahun lalu, Pemerintah telah mendistribusikan 5.473 unit paket perdana konverter kit di 10 Kota/Kabupaten pada 5 provinsi.

Menurut Ego Syahrial, program konversi BBM ke LPG bukan hanya menjadi tugas Pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dan kerja sama semua pihak. Semua pihak harus terlibat dalam penyediaan alokasi gas bumi, ketersediaan dan pengoperasian infrastruktur untuk penyediaan dan pendistribusian LPG, serta jaminan ketersediaan LPG bagi para nelayan kecil pengguna menjadikan program konversi BBM ke LPG menjadi investasi bersama adalah salah satu cara.

Lebih lanjut dia mengatakan, badan usaha milik negara dan swasta dapat terlibat dalam penyediaan dan pendistribusian LPG untuk nelayan yang optimal. Selain itu, diperlukan juga keterlibatan badan usaha untuk layanan pemeliharaan konverter kit dan mesin kapal nelayan pengguna LPG, sehingga penggunaan LPG oleh para nelayan dapat dirasakan manfaatnya secara berkesinambungan.

Di samping itu, Pemerintah akan mendukung dalam seluruh aspek, yaitu aspek regulasi yang menjamin kepastian alokasi gas bumi untuk bahan baku kilang LPG, mendorong badan usaha untuk senantiasa menyediakan dan mendistribusikan LPG kepada nelayan, menetapkan harga gas bumi dan harga LPG yang optimum, menyiapkan porsi subsidi yang tepat sasaran untuk mendukung program konversi terjadi.

cdd756e4d314781964b7c168f721ae71.jpg

"Kemudian, sebagai langkah pendorong dan memasyarakatkan pemanfaatan LPG untuk nelayan, Pemerintah juga mendukung konversi dengan mendistribusikan konverter kit BBM ke LPG secara gratis," tambahnya.

Nelayan yang berhak menerima konkit nelayan harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki kapal dengan ukuran 5 GT, berbahan bakar bensin, memiliki daya mesin lebih kecil atau sama dengan 13 HP, menggunakan jenis alat tangkap yang ramah lingkungan serta belum pernah menerima bantuan sejenis.

Program pembagian paket perdana konverter kit BBM ke LPG dikhususkan untuk nelayan kecil dengan aktivitas mencari ikan sekitar 10 jam perhari atau bisa disebut one day fishing. Paket konversi BBM ke LPG yang akan dibagikan adalah menggunakan mesin penggerak berbahan bakar bensin, tabung LPG 2 unit beserta isinya, konverter kit berikut aksesorisnya (reducer, regulator, mixer, dll) serta as panjang dan baling-baling.

Penggunaan LPG dibandingkan BBM untuk nelayan kecil mendatangkan manfaat ekonomi yang besar. Berdasarkan penelitian dan pengalaman lapangan, penggunaan 1 tabung LPG 3 kg dapat disetarakan dengan 7 liter bensin, sehingga apabila unsur subsidi ditiadakan dalam perhitungan keekonomian, maka perbandingan nilai pengeluaran yang menjadi beban nelayan adalah Rp. 33.000 (harga 3 kg LPG non-subsidi) berbanding dengan Rp. 52.500 (harga 7 liter Bensin non-subsidi/Pertalite). Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp. 19.500 yang dapat disisihkan untuk setiap penggunaan satu tabung LPG 3 kg pada saat nelayan mencari ikan. Penghematannya mencapai 50-60%. (TW)

Perubahan Jadwal Pemasukan Dokumen Partisipasi Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap I Tahun 2017

  • Published in Berita

Jakarta, Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2017 telah diumumkan pada acara Indonesian Petroleum Association Conference and Exhibition (IPA Convex) ke-41 pada hari ke-3 tanggal 19 Mei 2017 yang terdiri dari 10 Wilayah Kerja Konvensional dan 5 Wilayah Kerja Non Konvensional. Batas waktu pengembalian Dokumen Partisipasi dilakukan perubahan yaitu untuk Penawaran Langsung adalah pada pertengahan September 2017 sedangkan untuk Lelang Reguler sesuai dengan rencana awal yaitu pada akhir September 2017.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No. 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM No. 08 Tahun 2017 Tentang PSC Gross Split pada tanggal 29 Agustus 2017, tidak kami pungkiri bahwa para peserta Penawaran Langsung dan Lelang Reguler membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari beberapa perubahan draft KKS sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Disamping itu juga penyesuaian dengan Peraturan Perpajakan terkait PSC Gross Split yang saat ini masih menjadi isu bagi kontraktor, menjadikan alasan bagi Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu proses Penawaran Wilayah Kerja Migas ini dengan jadwal sebagai berikut:

Penawaran Langsung dan Lelang Reguler

  • Akses Bid Document: sampai dengan 20 November 2017
  • Pemasukan Dokumen Partisipasi: sampai dengan 27 November 2017

Calon Peserta Penawaran Langsung/Lelang Reguler dapat memasukkan Dokumen Partisipasi sebelum batas akhir pemasukan dengan mengirimkan langsung ke:

  • Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas, Ditjen Migas
  • Gedung Migas Lt. 7 Jl HR Rasuna Said Kav B-5,
  • Jakarta Selatan 12910
  • Telp: (021) 526910 #132 (Konvensional) #145 (Non Konvensional)

Dokumen Partisipasi yang telah dimasukkan akan dicatat sebagai Peserta Penawaran Langsung/Lelang Reguler dan dijamin kerahasiaannya.

Hingga Agustus, Realisasi Penyaluran LPG 3 Kg Capai 4,17 Juta MT

  • Published in Berita

Jakarta, Untuk tahun 2017, kuota LPG 3 kg ditetapkan sebesar 6,199 juta metrik ton. Hingga Agustus, realisasi penyalurannya telah mencapai 4,17 juta metrik ton atau sekitar 66% dari kuota.

Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, Senin (18/9).

Ego menjelaskan, hingga akhir tahun, realisasi penyaluran diperkirakan sekitar 6,36 juta metrik ton. Agar tidak melebihi kuota, beberapa upaya telah dilakukan, antara lain bekerja sama oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menghimbau para Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak menggunakan LPG 3 kg.

Selain itu, menjual LPG 3 kg dari pangkalan langsung ke konsumen pengguna, monitoring ke agen serta pangkalan. "Upaya lainnya, diversifikasi produk non PSO (public service obligation) oleh PT Pertamina dengan mengeluarkan varian LPG tabung 5,5 kg serta meningkatkan pembangunan jaringan distribusi untuk rumah tangga," paparnya.

Dalam kesempatan itu Ego kembali menegaskan komitmen Pemerintah memberikan subsidi LPG kepada rumah tangga kurang mampu, usaha mikro dan nelayan sehingga pemberian subsidi ini tepat sasaran. Terkait rencana pelaksanaan kebijakan LPG Tepat Sasaran yang diharapkan dilaksanakan awal 2018, saat ini masih dalam tahap verifikasi data.

Untuk tahun 2018, volume LPG tabung 3 kg bersubsidi yang semula diusulkan 6,385 juta metrik ton, ditetapkan naik sedikit menjadi 6,450 juta metrik ton. Dengan demikian, anggarannya naik dari Rp 41,35 triliun menjadi Rp 41,56 triliun. (DK)

Subscribe to this RSS feed