Menu
RSS

Divestasi 51% Saham Freeport Diharapkan Selesai April 2018

Divestasi 51% Saham Freeport Diharapkan Selesai April 2018

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PT FI) telah bersedia melepaskan 51% sahamnya untuk Pemerintah Indonesia, keputusan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pelepasan saham 51% yang merupakan simbol kedaulatan negara tersebut, diminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo agar dapat diselesaikan sebelum akhir April 2018.

"Arahan Bapak Presiden bahwa untuk penyelesaian divestasi PT Freeport Indonesia kalau bisa itu sebelum akhir April sudah selesai, sudah evaluasi dan sebagainya dan tentunya Kementerian ESDM IUPK-nya drafting final sudah selesai," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dalam konferensi pers sore ini, Senin (5/3).

Mengenai mekanisme pembelian saham divestasi tersebut, Jonan menjelaskan, Pemerintah akan membeli saham dari participating interest Rio Tinto, dan sisanya dari saham PT Freeport Mc Moran yang ada di PT Indocopper.

"Kita akan beli dengan harga sewajar mungkin sampai saham kepemilikan pemerintah sesuai arahan Presiden 51%. Satu kita akan mengambil alih participating interest Rio Tinto 40% yang akan dikonversi menjadi saham dan sisanya akan diambil dari kepemilikan saham PT Freeport Mc Moran yang ada di PT Indocopper Investama," jelas Jonan.

Jonan juga menjelaskan mengapa Pemerintah tidak menunggu saja kepemilikan PT Freeport Indonesia sampai akhir masa kontrak. "Kalau menunggu hingga tahun 2021 kita ambil alih, menurut Jonan kita harus membayar sekurangnya itu nilai buku dari semua investasi Freeport yang sudah dilakukan di situ, bukan nilai tambang" jelas Jonan lagi.

Mengenai kemungkinan PT Freeport akan mengajukan ke arbitrase internasional terkait kontrak yang berakhir tahun 2021, Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, didalam kontrak PT Freeport di pasal 32 dinyatakan, bahwa perusahaan berhak mengajukan perpanjangan jadi menurut Gatot itupun merupakan permasalahan tersendiri yang perlu perhatian karena PT Freeport merasa masih berhak untuk mengajukan perpanjangan kontrak. "Didalam kontrak dinyatakan, Pemerintah tidak bisa menahan tanpa alasan yang kuat, jadi itu yang jadi perhatian juga, sedangkan mengenai perhitungan bukunya, kita tidak dapat menghitung secara pasti bagian mana yang bisa diganti tetapi yang jelas diatur didalam kontrak setiap barang-barang yang dimiliki perusahaan apabila ingin dipindah tangankan atau ingin dimiliki oleh siapapun atau sudah terminasi itu harus diganti atau dipindahkan dalam waktu tertentu," ujar Bambang.

PT. Freeport Indonesia telah menyepakati keputusan terkait divestasi saham sebesar 51% kepada Pemerintah Indonesia. Keputusan ini menjadi pokok dari hasil perundingan antarkedua belah pihak. Perundingan yang makin intensif sejak April 2017 lalu membahas empat poin utama, yaitu keberlangsungan operasi, divestasi saham, stabilitas investasi dan pembangunan smelter. Pembahasan pokok-pokok untuk keempat hal itu telah selesai dalam satu paket kesepakatan yang tidak terpisahkan. Hasil perundingan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Jokowi, untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat papua, kedaulatan negara dalam sumber daya alam dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. (SWT)

Read more...

Daerah Penghasil Migas jadi Prioritas Pembangunan Jargas

KUTAI KARTANEGARA - Guna mewujudkan keadilan dalam pembangunan sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengistruksikan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga diprioritaskan terlebih dahulu bagi daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas). 

"Jargas akan kita bangun untuk kota yang ada gasnya, harus dibangun jargasnya. Tidak fair (adil) kalau misalnya wilayah atau kotamadya memiliki sumur gas, tapi masyarakat tidak memiliki sumur gas," jelas Jonan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Selasa (31/10). 

Lebih lanjut, Jonan meminta Pemerintah Kalimantan Timur untuk memetakan wilayah mana yang akan diprioritas untuk pembangunan jargas. "Mungkin Kalimantan Utara, Tarakan hampir seluruh kota punyajaringan gas. Nanti, Kalimantan Timur tolong nominasikan Kutai Kartanegara atau mana," kata Jonan. 

Khusus untuk Kalimantan Timur, Kementerian ESDM sudah merencanakan pembangunan jaringan gas Bumi untuk Rumah Tangga di 2 Lokasi, yaitu kota Samarinda (4.500 SR) dan Kota Bontang (8.000 SR) dengan jangka waktu pelaksanaan hingga Desember 2017. 

Kalimantan Timur sendiri merupakan salah satu daerah penghasil migas di mana terdapat fasilitas produksi lapangan Jangkrik yang baru diresmikan oleh Menteri ESDM. (NA)

Read more...

Kurangi Subsidi LPG, Pemerintah Terus Dorong Pembangunan Jargas

Tuban, Pemerintah terus mendorong pembangunan jargas di Indonesia karena efektif mengurangi subsidi LPG. Sejak tahun 2009, Pemerintah telah membangun jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) di berbagai daerah sebanyak 185.991 sambungan rumah (SR) di 14 provinsi meliputi 26 kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial disela-sela Pembagian Konverter Kit untuk Nelayan Kecil di Tuban, Rabu (20/9), mengatakan, bagi daerah-daerah yang ingin dibangun jargas, maka Pemerintah akan membantu selama tersedia infrastruktur dan terdapat atau dekat dengan sumber gas bumi. "Selama ada infrastruktur dan sumber gas, kita dorong (pembangunan jargas). Kita memang tugasnya (targetnya) 1,3 juta SR tahun 2019. Sekarang ini masih sedikit," tambahnya lagi.

Dia melanjutkan, idealnya Pemerintah membangun jargas sebanyak mungkin agar masyarakat dapat menikmati energi yang murah, bersih dan aman. Pembangunan jargas sangat penting karena dapat mengurangi subsidi LPG. "Pembangunan jargas dampaknya besar sekali untuk menurunkan subsidi LPG," katanya.

Namun lantaran keterbatasan anggaran Pemerintah, pembangunan jargas dilakukan secara bertahap. Untuk itulah, Pemerintah juga mendorong badan usaha untuk membangun jargas rumah tangga sehingga semakin banyak masyarakat yang menikmati energi yang bersih dan pasokan juga terjamin 24 jam. Selain itu, kebutuhan gas bumi yang dibutuhkan untuk jargas juga kecil. Untuk pasokan gas bumi di bawah 1 MMSCFD, dapat mengaliri sekitar 6.000 SR.

Pada tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk akan melaksanakan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 59.809 SR di 10 Kabupaten/Kota yaitu: Kota Pekanbaru 3.270 SR), Musi Banyuasin (6.031 SR), Kabupaten Muara Enim (4.785 SR), Kabupaten PALI (5.375 SR), Kota Bontang (8.000 SR), Kota Bandar Lampung (10.321 SR), Kabupaten Mojokerto (5.101 SR), Kota Mojokerto (5.000 SR), Kota Samarinda (4.500 SR) dan Rusun PUPR Kemayoran (7.426 SR). (TW)

Read more...
Subscribe to this RSS feed